REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo mengatakan, soal bocornya surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terkait pemberhentian Prabowo Subianto, pihaknya tidak bisa berkomentar secara detail. Dia menyilakan agar masalah itu ditanyakan kepada Mabes TNI saja.

"Saya tidak bisa menjawab. Waktu itu pangkat saya juga apa, lagian saya juga belum melihat atau membaca surat itu," katanya di Jakarta, Kamis, (12/6).

Mantan kepala staf Angkatan Darat itu menyatakan, kalau mau mempermasalahkan rekomendasi DKP itu, mengapa baru sekarang? Padahal, surat keputusan itu dibiat pada 1998 lalu. "Dulu saat Prabowo maju bersama Ibu Mega menjadi pasangan capres-cawapres mengapa tidak dipertanyakan, masalahnya kan itu-itu juga, ini aneh," kata Pramono.

Terkait adanya pihak yang ingin agar Prabowo didiskualifikasi dari kontestasi Pilpres 9 Juli mendatang, mantan ajudan presiden Megawati Soekarnoputri itu menyatakan, Prabowo sudah memenuhi syarat menjadi capres. Karena itu, ia bertanya mengapa baru sekarang dipermasalahkan, tidak dari kemarin atau sebelumnya.

Pramono secara terus terang mengaku mendukung Prabowo setelah mendengar visi misi sebagai capres yang dipaparkan kepada kader Partai Demokrat belum lama ini. "Visi misinya ternyata segaris dengan kebijakan Presiden SBY dalam memimpin negara," ujarnya.

Visi misi Prabowo, ujar Pramono, akan melanjutkan pembangunan yang dilakukan SBY. "Kebijakan SBY itu prorakyat, Prabowo juga akan mengikuti hal itu," kata mantan danjen Kopassus itu.