Ahmad Mubarok dan Fadli Zon dalan sebuah diskusi'Siapa Kuda Hitam 2014' di Jakarta, Ahad (9/3)
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok mengatakan, secara formal, Demokrat bersifat netral di pemilihan presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang. Demokrat menggunakan politik bebas aktif yang berarti tidak ikut koalisi manapun, membebaskan kadernya mencoblos siapa pun, namun aktif mendukung capres dengan platform visi dan misi yang sama.
"Dari yang saya lihat, ya sudah kelihatan bahwa (capres dengan visi dan misi yang sama) itu adalah Prabowo," ujar Mubarok kepada Republika Online di Surabaya, Kamis (13/6).
Dia menjelaskan, Prabowo mempunyai visi misi untuk melanjutkan program-program pemerintahan yang sudah berjalan baik sebelumnya. Dengan memosisikan netral, maka partai berlambang bintang bersinar tiga arah itu tak akan memikirkan jabatan apapun, selain melakukan pembenahan organisasi untuk persiapan pemilihan umum (Pemilu) 2019.
Demokrat di dua pemilu sebelumnya berhasil mendongrak suaranya dari tujuh persen menjadi 21 persen. Namun, kasus korupsi yang banyak menggaet nama sejumlah kadernya akhirnya membuat elektabilitas partai terjun bebas menjadi. Oleh karenanya, kata Mubarok, Demokrat selama lima tahun ke depan akan fokus pada pembenahan organisasi.
Pada acara kampanye Prabowo di Medan, Sumatra Utara, sejumlah simpatisan hadir dengan membawa serta bendera berlambang Demokrat. Menyikapi hal ini, Ahmad menilai itu boleh-boleh saja dilakukan oleh simpatisan, pengikut, atau kader partai sendiri.
Faktanya, sewaktu rapimnas Demokrat yang digelar beberapa waktu lalu, tidak satu opsipun yang memilih untuk mendukung Jokowi. Mubarok memaparkan sebanyak 22 persen kader ingin memberikan dukungan untuk Prabowo, 21 persen menyetujui membuat poros baru bersama Golkar, namun gagal, sedangkan 56 persen memilih netral.
"Oleh karena itu Pak Susilo Bambang Yudhoyono memilih netral," ujar guru besar Psikologi Islam UIN Syarif Hidayatullah itu.
nya.