REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan, komitmen capres dan cawapres terhadap pemberantasan korupsi di Tanah Air sangat penting. Karena itu, dalam menilai seberapa besar komitmen mereka, tidak hanya dinilai dari visi misi dan program semata, namun  juga perlu ditelusuri rekam jejak parpol pendukung.

Upaya itu penting dilakukan agar presiden dan wakil terpilih nantinya tidak terbelenggu oleh politik sandera ataskasus korupsi yang melilit politikus partainya dan partai pendukungnya. “Bagi saya tidak cukup rekam jejak capres-cawapresnya, juga harus dilihat profil parpol pendukungnya,” kata Emerson dalam diskusi 'Membedah Visi Misi Capres 2014: Jokowi VS Prabowo, Siapakah Yang Paling Bersih dari Korupsi?' yang digelar Lingkar Kajian Wartawan Pemilu (LKWP) di Cikini, Jakpus, Ahad (15/6).

Menurut Emerson, ICW telah melakukan pemetaan terhadap parpol para pendukung capres-cawapres yang kadernya terlilit kasus dugaan korupsi. Dan, parpol pendukung yang paling banyak terlilit kasus korupsi adalah capres-cawapres nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Dia mencontohkan, elite Partai Golkar diduga terlibat kasus korupsi Alquran di Kemenag dan juga kasus dugaan korupsi suap PON Riau.

Dalam kasus Simulator SIM sejumlah anggota DPR, termasuk dari Golkar juga disebut-sebut turut menerima uang suap Simulator SIM. PPP terlilit kasus dugaan korupsi haji dan dugaan suap pengurusan lahan di Bogor, Jawa Barat. PKS terlilit kasus suap daging impor, dan PBB terlilit kasus Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Kemenhut yang terus diproses KPK.

“Kalau saat ini, saya melihat itu posisi parpol koalisi capres nomor 1 itu banyak tersandera dengan kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK. Saya coba list beberapa kasus korupsi yang saat ini sedang ditangani,” kata Emerson.

Adapun, di pasangan nomor urut 2, Jokowi-JK, lanjut Emerson, ada sejumlah elite PDIP yang diduga terlibat kasus pemilihan deputi senior BI Miranda S Goeltom. Namun, untuk NasDem dan Hanura masih belum ditemukan adanya kasus dugaan korupsi yang melibatkan elite partai bentukan Wiranto tersebut.

Dia menilai, ditinjau dari visi misi dan program kerja, Jokowi-JK mencatumkan program pemberantasan korupsi sebanyak 42 poin. Sementara, Prabowo-Hatta hanya memiliki 10 poin program dalam bidang yang sama. “Kalau program yang lebih konkret kemudian bisa ditawarkan untuk penegakan hukum dan HAM, termasuk pemberantasan korupsi, itu lebih baik pada Jokowi dibanding Prabowo."

Tim sukses pasangan capres Jokowi-JK, Taufik Basari mengatakan, Jokowi-JK sedari awal sudah menyadari bahwa politik sandera itu bakal terjadi. Oleh sebab itu, Jokowi berinisiatif membangun koalisi tanpa syarat di Pilpres 2014. Dalam visi, misi, dan program yang ditawarkan, Jokowi-JK juga mencantum secara rinci program-program yang akan dijalankan dalam penegakan hukum dan HAM, termasuk pemberantasan korupsi.

“Jokowi-JK mendukung penuh kerja-kerja KPK, termasuk independesi KPK. Bahkan, mendorong kejaksaan dan kepolisian untuk bersinergi dengan KPK dalam pemberantasan korupsi,” katanya.

Sementara itu, tim sukses Prabowo-Hatta, Kastorius Sinaga mengatakan, visi misi dan program yang pertama kali disampaikan pasangan Koalisi Merah Putih itu ke KPU belum disusun secara rinci. Hanya saja, Prabowo-Hatta telah menyusun 100 program aksi untuk mengimplementasikan program yang disusunnya. “Program itu di antaranya menambah penyidik KPK dan membentuk KPK hingga ke daerah,” ujarnya.