REPUBLIKA.CO.ID, SEMANAN -- Ketua Primer Koperasi Pengrajin Tempe Jakarta Barat, Suharto akan memiliki presiden yang pro kedaulatan pangan Indonesia.

"Kedaulatan di sini maksudnya adalah, mengembalikan hak pengelolaan impor kedelai ke Bulog. Kalau saat ini, masih dikuasai importir swasta. Banyak permainannya," jelas Suharto di kantornya.

Selama ini, kata dia, pengusaha tempe sudah cukup tersiksa dengan naik turunnya harga kedelai, yang diduga lantaran permainan pihak importir. Dijelaskannya, sejak Bulog tidak lagi berkaitan dengan import kedelai maka dominasi ada di importir swasta. Mulai dari saat itu pula lah harga fluktuatif.

"Padahal dulu tidak. Belum lagi, koperasi kedelai yang kehilangan peran, lantaran pengrajin kedelai sekarang lari ke importir semua," tambahnya.

Suharto mengaku dirinya dan teman-temannya pengrajin kedelai belum mendeklarasikan capres manapun untuk didukung. "Kami bukannya tidak mau dukung, tapi justru nanti kalau yang deklarasikan kalah, takutnya nasib kami malah diabaikan. Jadi intinya siapapun yang menang, kami harap dia mau dan berani mengembalikan pengelolaan kedelai ke Bulog," ujar Warmin selaku wakil ketua Primkotin Jakarta Barat.

Pengrajin tempe di sentra usaha tempe di Semanan Jakarta Barat berjumlah 1000 pengusaha. Dengan jumlah sebanyak itu, tidak heran bila Semanan disebut sebagai sentra tempe terbesar di Indonesia.

Selama musim kampanye ini, para pengrajin tempe merasa belum ada capres yang menyinggung kedaulatan kedelai bagi Indonesia. Padahal, dukungan dari mereka dianggap penting karena merupakan perwakilan dari kalangan pelaku bisnis rumahan.

"Saya inginnya tidak muluk-muluk, pokoknya yang penting usaha tempe lancar," ujar Rasmuna salah seorang pengrajin tempe di Semanan, Jakarta Barat.