REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU - Badan Pengawas Pemilu (Bwaslu) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tengah meneliti keterlibatan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang diduga ikut aktif dalam kegiatan kampanye calon wakil presiden Jusuf Kalla yang berlangsung di Mamuju beberapa waktu lalu.

"Memang kami melihat ada sejumlah PNS yang hadir dalam acara temu akbar kampanye yang dilakukan calon Wapres Jusuf Kalla beberapa hari lalu. Makanya, jajaran kami akan menelaah terkait kehadiran sejumlah PNS itu," kata anggota Bawaslu Sulbar, Muhammad Yunus di Mamuju, Senin (17/6).

Menurut dia, para PNS yang ditemukan tersebut akan segera dimintai keterangannya atas kehadiran mereka dalam kampanye akbar tersebut. Dia menyampaikan, larangan PNS terlibat dalam kegiatan politik sudah diatur dalam Undang-Undang.

Jadi, tidak ada alasan bagi PNS untuk ikut serta dalam kegiatan kampanye. "PNS memang harus netral terkait politik. PNS harus netral, jangan ikut politik. Itu prinsip yang harus diamankan oleh pegawai negara," ungkapnya.

Muhammad Yunus menyampaikan, mestinya PNS sadar diri untuk tidak terlibat dalam kampanye mana pun baik pileg, pilkada, pilgub maupun pilpres. Menyoal banyaknya kepala daerah yang menjadi tim sukses kampanye pasangan capres-cawapres, Yunus menilai hal tersebut masih diperbolehkan asalkan yang bersangkutan mengajukan cuti.

"Bisa saja kepala daerah melakukan cuti kampanye. Namun, yang perlu ditegaskan adalah kepala daerah tersebut tidak boleh mempengaruhi bawahannya untuk memilih capres-cawapres tertentu.

Dia mengatakan, sejak beberapa waktu yang lalu hingga saat ini terdengar kabar bahwa adanya sejumlah PNS di Sulbar yang terlibat aktif sebagai salah satu tim pasangan capres-cawapres.

"Jadi, memang beberapa hari lalu kita sering mendapat laporan adanya PNS di Sulbar yang terlibat. Kami memang belum mengetahui pasti, tapi ini harus segera dicegah. Jangan sampai berakibat buruk pada PNS itu sendiri," katanya.