REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengkritisi target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen yang diungkapkan capres Joko Widodo dalam debat capres pada Ahad (15/6) malam.

"Target pertumbuhan tujuh persen itu mau dicapai 2015 atau 2019. Kalau targetnya 2019 bisa saja dengan syarat ada perbaikan struktur ekonomi Indonesia dalam lima tahun ke depan," kata Enny saat dihubungi di Jakarta, Selasa (17/6).

Dia mengatakan apabila target pertumbuhan tujuh persen terwujud 2015, maka hal itu tidak rasional karena adanya warisan persoalan seperti subsidi energi yang menjadi masalah krusial. Menurut dia, pemerintah harus meyakinkan investor untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tujuh persen, misalnya dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

"Apakah itu dengan sekedar membangun layanan dan transparansi online sudah cukup? Negara lain membangun sistem butuh waktu lama dan usaha yang tidak sederhana," ujarnya.

Menurut dia, upaya tersebut perlu dukungan infrastruktur menyeluruh seperti sumber daya manusia, teknologi, dan desain sistem. Hal itu, ujar Enny, terkait dengan koordinasi lintas sektoral dari pusat hingga daerah padahal selama ini penyelesaian koordinasi lintas sektoral sangat sulit.

"Misalnya, yang realistis adalah komitmen memperbaiki struktur ekonomi. Ketika Joko Widodo mengeluarkan jargon revolusi mental, itu bisa digunakan untuk reformasi struktur ekonomi Indonesia," kata Enny.

Dia menjelaskan Indonesia memiliki struktur ekonomi yang tidak berkualitas seperti tumbuhnya sektor perdagangan dan jasa namun sektor riil tidak mendapat perhatian. Menurut dia, persoalan ekonomi Indonesia bisa diselesaikan apabila pemerintah memiliki kebijakan fiskal yang fokus pada sektor riil.

"Lalu janji untuk memberi kesempatan pada investor lokal, investor melihat dari sisi untung atau tidak ketika menginvestasikan modalnya. Karena itu, investor melihat kebijakan presiden apakah pro investasi atau tidak," ujarnya.

Menurut dia, perlu adanya proteksi untuk menumbuhkan sektor invetasi dan adanya stimulus fiskal sehingga investasi bisa didorong tumbuh. Selain itu diperlukan kebijakan yang berpihak pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari pemerintah serta kebijakan fiskal yang mendukung infrastruktur sehingga investasi domestik bisa tumbuh.

"Warga negara Indonesia yang berinvestasi di luar negeri banyak, sehingga mereka harus didorong untuk menginvestasikan modalnya di dalam negeri," ujarnya.

Sebelumnya calon presiden Joko Widodo optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 7 persen namun dibutuhkan langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah. "Saya meyakini ekonomi Indonesia tumbuh di atas 7 persen dengan catatan iklim investasi dan regulasi benar-benar terbuka serta memberi kesempatan investor lokal bergerak ciptakan pertumbuhan ekonomi," kata mantan wali kota Solo itu.