REPUBLIKA.CO.ID, MALANG - Calon wakil presiden (Cawapres) Jusuf Kalla menjanjikan perbaikan nasib tenaga kerja Indonesia (TKI) jika menang di Pemilihan Umum Presiden 9 Juli nanti. JK menyatakan, kalau pasangan nomor urut 2 memenangkan Pemilu Presiden 9 Juli nanti, menjanjikan akan membekali para TKI yang akan berangkat ke luar negeri dengan kompetensi yang jelas dan terukur.

"Dengan harapan, mampu menekan jumlah TKI yang digaji dengan murah di negeri orang," ujar Jusuf Kalla ketika berdialog dengan sekitar 2.000 TKI di Malang, Selasa (17/6).

Ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu menginginkan, penyaluran TKI dilakukan berdasarkan pemetaan wilayah dan kompetensi yang jelas. Bahkan, penyaluran TKI ke negara tujuan harus negara yang mampu memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi mereka. "Kalau tidak, harus ditolak dengan tegas," kata mantan ketua umum Partai Golkar itu.

Menurut dia, negara tujuan yang menyulitkan bagi TKI dan hanya sebatas mempekerjakan tenaga pembantu rumah tangga yang kerjanya serabutan tanpa mengenal batas waktu, apalagi menyiksa, harus dihentikan pengirimannya. Kondisi itu menjadi salah satu kebijakan Jokowi-JK jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden periode lima tahun ke depan.

Selain memperbaiki sistem di negara tujuan TKI, lanjut dia, di dalam negeri juga diperbaiki ekonominya dengan memberi intensif pada industri dan pembangunan infrastruktur. Hal itu, kata JK, akan menambah lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat tidak harus bekerja di luar negri menjadi TKI.

Jika terpilih nanti, JK memastikan pemerintahannya tetap mempertahankan Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Pasalnya, keberadaan PJTKI dianggap banyak membantu pemerintah dalam mengurus TKI yang akan bekerja di luar negeri. "Absensi sidik jari di PJTKI juga kita pertahankan untuk menghindari pemalsuan dan kalau kompetensinya jelas silakan kerja ke luar negeri," tegasnya.