REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Pihak asing diyakini terus memantau perkembangan proses pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia untuk menjaga kelangsungan berbagai kepentingan bisnisnya di Tanah Air.

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Sumatera Utara (USU) Rosmeri Sabri di Medan, Rabu mengatakan, pemantauan itu dilakukan untuk mengetahui pasangan capres-cawapres yang dianggap tidak akan mengganggu seluruh kepentingannya di Indonesia.

Selain mempelajari seluruh visi dan misi yang ditawarkan capres-cawapres, pihak asing juga memantau program dan janji yang disampaikan dalam debat yang ditayangkan di sejumlah stasiun televisi nasional.

Jika dilihat dari perkembangan selama ini, kemungkinan pihak asing bersimpati dengan visi dan misi yang diusung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Hal itu disebabkan pasangan yang didukung PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, Hanura dan PKPI tersebut dinilai lebih ramah terhadap investasi asing, dan tidak menganggapnya sebagai poin yang krusial.

Kondisi itu berbeda dengan visi dan misi pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang sering mempermasalahkan peranan asing yang dinilai terlalu banyak menikmati sumber daya alam Indonesia.

Capres yang didukung Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, PKS, PPP, dan PBB itu juga mengkritisi sejumlah kebocoran sumber keuangan negara.

"Kekayaan kita dibawa ke luar, itu berkali-kali (disampaikan Prabowo," ucapnya.

Menurut Rosmeri, kritikan yang disampaikan Prabowo Subianto tersebut diperkirakan tidak disukai pihak asing karena merasa memunculkan ancaman terhadap berbagai kepentingannya di Indonesia.

"Itu tidak disukai, sangat (tidak disukai)," ujarnya.

Pilpres 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan calon yakni Prabowo-Hatta (nomor urut 1) yang didukung Partai Gerindra, Partai Golkar, PPP, PKS, PBB, dan PAN.

Sedangkan kandidiat lain Jokowi-JK (nomor urut 2) didukung PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, Hanura dan PKPI.