REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim sukses pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) membantah program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang disampaikan Jokowi bertentangan dengan program Badan Penyelenggara Jaring Pengaman Sosial (BPJS) yang dicanangkan pemerintah. Program KIS justru diklaim sebagai penyempurnaan dari program BPJS.

"Secara garis besar program kartu Indonesia ini penyempurnaan dari program jaminan kesehatan nasional melalui BPJS kesehatan," kata anggota tim sukses (timses) Jokowi-JK, Poempida Hidayatoellah saat dihubungi Republika, Rabu (18/6).

Anggota Komisi IX DPR ini menyatakan program KIS bisa diberlakukan secara nasional. Caranya dengan mengalihkan postur anggaran yang tidak perlu ke aspek-aspek yang sejalan dengan KIS. Misalnya menambahkan jumlah tempat tidur di rumah sakit di rumah sakit swasta, dan memperbesar jaringan pelayanan kesehatan rumah sakit.

"Ini pun sesuai dengan amanat UU Kesehatan no 36 tahun 2009, yang sampai saat ini belum pernah terealisasi dalam bentuk anggaran sebesar 5% dari seluruh total APBN," ujar Poempida.

Program KIS dinilai Poempida sebagai bentuk kecerdasan Jokowi memilih program yang sangat implementatif dan bukan berupa janji-janji besar yang tidak jelas langkah penerapannya. Sebab menurutnya program KIS akan menjawab berbagai masalah pelayanan kesehatan yang ada.

"Ini bentuk suatu kepedulian yang sangat dalam dari sosok Presiden masa depan. Tanpa kesehatan segala konsep Negara kuat akan sirna begitu saja, tanpa didukung oleh rakyat dan generasi muda yang sehat," katanya.