REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat politik Emrus Sihombing meminta Jenderal (Purnawirawan) Wiranto sebaiknya menjelaskan secara tuntas dokumen pemberhentian Prabowo Subianto dari instansi militer termasuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang selama ini terkesan abu-abu di masyarakat.

"Menurut saya Pak Wiranto buka saja semuanya (dokumen pemberhentian Prabowo) sepanjang itu bukan rahasia negara dan memang based on data, agar publik menjadi jelas," kata Emrus di Jakarta, Kamis (19/6).

Dia mengatakan, ketua umum Partai Hanura yang ikut mengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla itu tidak perlu mempersoalkan fakta yang jika dibukanya nanti akan menjegal Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2014. Pasalnya, fakta yang diutarakan Wiranto bukan merupakan kampanye hitam, melainkan sebagai bentuk kampanye negatif berlandaskan fakta, yang justru bisa membuka mata publik.

"Segala sesuatu fakta sejarah pahit-manis bangsa ini dibuka saja, karena kita sebagai masyarakat bingung soalnya. Tapi ingat kalau dibuka jangan lantas kita konflik, tidak boleh," ucap Emrus.

Ditanya apakah Wiranto harus turut menjelaskan kasus pelanggaran HAM atau tidak, Emrus meyakini Wiranto sebagai mantan panglima ABRI akan menjelaskan segala sesuatunya dengan kronologis yang sebenar-benarnya, tanpa harus melanggar hukum.

Sebelumnya beredar dokumen pemberhentian Prabowo Subianto dari instansi militer di media sosial. Dokumen pemberhentian yang dikeluarkan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) itu disebut-sebut disimpan di Markas Besar TNI. Pada hari ini Wiranto dikabarkan akan mengadakan konferensi pers terkait apa yang diketahuinya mengenai surat pemberhentian Prabowo tersebut.