Home >> >>
Hizbut Tahrir Diminta Dukung Jokowi-JK
Kamis , 19 Jun 2014, 19:06 WIB
Tahta Aidilla/Republika
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Tim Sukses Jokowi-Jusuf Kalla, Hamka Haq mengatakan, pada era pemerintahan Megawati, Amerika Serikat (AS) sangat ingin menangkap Abu Bakar Ba'asyir karena menganggapnya sebagai ancaman.

"Namun rupanya Ibu Mega sebagai presiden berkomitmen untuk melindungi rakyatnya. Ia tidak mengizinkan Amerika menangkapnya," ujar Hamka di Jakarta, Kamis, (19/6).

Padahal, kata Hamka, kala itu Ba'asyir sangat sering mengkritik kebijakan-kebijakan Mega. Bahkan ia juga sering mengecam Ibu Mega namun sebagai kepala negara dan sesama Muslim, Ibu Mega tidak memberi jalan kepada Amerika untuk menangkapnya.

Jadi, ujar Hamka, PDIP berkomitmen melindungi seluruh rakyat seperti yang dicontohkan Ibu Mega. "Saya lihat Jokowi-JK ini tampak kerja nyatanya sebagai pemimpin, baik saat Jokowi aktif menjadi gubernur maupun JK saat menjadi wapres, makanya saya minta Hizbut Tahrir mendukung Jokowi," ujarnya.

Kalau yang satunya, kata Hamka, hanya baru akan, akan, akan. Belum ada kerja nyatanya, makanya pilih Jokowi. "Kami berkomitmen menghormati Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa. Kalau ada yang tidak menghormati Pancasila sebagai ideologi maka sebaiknya tidak usah menjadi warga negara Indonesia," ujar Hamka.

Pihaknya, kata Hamka, memastikan satu-satunya ideologi hanyalah Pancasila. "Namun kami menghormati syariat Islam," katanya.

Terkait adanya tudingan Jokowi yang tidak menunaikan janjinya memimpin Jakarta selama lima tahun, Hamka mengatakan, dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, apabila kamu bersumpah pada suatu sumpah tapi melihat hal lain yang lebih baik bagi masyarakat, maka tingalkanlah sumpahmu itu. "Itu yang dilakukan  Jokowi, jadi ia tidak membuat kesalahan," katanya.

Seruan Hamka untuk memilih Jokowi dibalas dengan teriakan sejumlah anggota Hizbut Tahrir yang sepertinya enggan mendukung Jokowi-JK, bahkan ada seorang Ibu yang ingin menjadikan Indonesia negara berdasarkan syariah Islam, bukan Pancasila. Suasana di ruangan pun memanas, penuh teriakan.n dyah ratna meta novia


Redaktur : Djibril Muhammad
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar