REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subiaanto-Hatta Rajasa, Mahfud MD menyayangkan, sikap cawapres Jusuf Kalla (JK) yang mempertanyakan kasus dugaan pelanggaran HAM dalam penculikan aktivis 1998. Kasus itu selama ini dituduhkan kepada mantan danjen Kopassus, Prabowo Subianto.

Mahfud merasa pantas bertanya, lantaran selama menjabat wapres periode 2004-2009, JK tak pernah menyinggung kasus HAM yang menjadi program prioritas pemerintahannya.

"Jusuf Kalla sendiri waktu ia jadi wapres apa yang ia lakukan untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM masa lalu? Sekarang ia jadi calon wakil presiden teriak-teriak lagi soal pelanggaran HAM," kata Mahfud, saat meresmikan kantor MMD Initiative wilayah Barat di Provinsi Bengkulu, Jumat (20/6).

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai, jika ingin mengungkap kasus HAM sebaiknya tidak hanya dimulai pada kasus 1998. "Tetapi, jauh dari itu pelanggaran-pelanggaran HAM juga terjadi. Jadi kalau memang mau dibongkar, mari dibongkar dari awal," tantang Mahfud.

Mantan menteri pertahanan era presiden Gus Dur itu menyatakan, pelanggaran HAM telah terjadi sejak masa kepemimpinan Sukarno. Pun dengan kasus 1965, telah terjadi pelanggaran HAM besar-besaran ketika ratusan ribu orang yang dituding PKI dibantai.

"Dan itu atas tanggung jawab Pak Harto. Sebelum G-30 S/PKI terjadi, ada juga pelanggaran HAM. Umat Islam banyak yang dibantai, jenderal-jenderal banyak yang dibantai, itu yang bertanggung jawab Bung Karno sebagai presiden," bebernya.

Tak hanya disitu, tragedi kekerasan yang juga menjadi tindakan pelanggaran HAM terjadi pada kasus Timor Timur, tepatnya di Dili pada 1991. Ada juga kasus pelanggaran HAM di Talangsari, Lampung pada 1989.

"Jadi pelanggaran HAM mana yang mau diselesaikan?" tanya Mahfud. "Artinya, jika dilihat dari mozaik, Prabowo itu adalah bagian terkecil, bukan hendak mengecilkan karena pada saat itu karena situasi politik," lanjutnya.
‎
Untuk menyelesaikan persoalan HAM secara keseluruhan di Indonesia, Mahfud menawarkan solusi jitu. "Saya menawarkan rekonsiliasi nasional untuk saling memaafkan karena jika mau buka-bukaan akan banyak yang kena dan bangsa Indonesia akan semakin terpuruk," ujarnya.

Mahfud juga mencontohkan Afrika Selatan yang bersedia dengan keikhlasan hati untuk saling memaafkan guna membangun bangsa yang lebih baik ke depan. "Ini bukan dalam rangka saya membela Prabowo karena kasus pelanggaran HAM yang ditudingkan kepada Prabowo masih banyak perdebatan panjang," katanya.