REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Jargon ekonomi yang didelarasikan capres Prabowo Subianto dinilai indah didengarkan, tetapi sulit dijalankan. Malahan, kalau dilaksanakan malah membuat kondisi perekonomian negara bisa terpuruk.

"Sebagai kampanye, jargon-jargon yang dilepas Prabowo memang enak didengar, tetapi susah dilaksanakan," kata Dirut POINS Albert Simangunsong kepada wartawan, Ahad (22/6).

Dia mencontohkan, aksi Prabowo yang menandatangani kontrak politik dengan para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Dalam kontrak itu, Prabowo menyanggupi meningkatkan kesejahteraan para buruh dan memberikan upah minimum yang ideal.

"Ini akan sulit dijalankan Prabowo. Prabowo telah membuat blunder besar dengan partai-partai koalisinya. Sulit janji dengan buruh itu terwujud," tegasnya.

Sebelumnya, Prabowo dalam pandangan ekonominya melihat kondisi ekonomi Indonesia belum maksimal dikembangkan dan ingin meningkatkan rasio utang terhadap gross domestic product (PDB) menjadi 50 persen dari 24 persen.

Tak hanya itu, Tim Ekonomi Prabowo juga ingin mendapatkan tambahan modal dari bursa sekitar 300 dolar AS miliar dalam lima tahun agar ekonomi negeri ini menjadi 10 persen. Semua itu demi mewujudkan ambisinya, di mana ingin membuat rakyat bisa berdiri di kaki sendiri.