REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) menggelar temu silaturahmi dengan calon presiden nomot urut 2 Joko Widodo (Jokowi), di Hotel Suncity, kawasan Glodok, Jakarta barat (26/6).
Acara yang dihadiri oleh ribuan simpatisan INTI tersebut merupakan agenda lanjutan setelah pada pada tanggal 12 juni 2014 digelar kegiatan serupa dengan pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Prabowo Subiyanto – Hatta Rajasa.
Dalam acara ini, masing-masing pihak baik INTI maupun Jokowi, menyampaikan visi-misi serta harapan terkait pemimpin Indonesia masa depan. INTI menegaskan mereka merupakan paguyuban yang tidak terikat kekuatan politik manapun. Namun semua anggotanya memiliki hak politik.
Benny G Setiono selaku ketua INTI, mengharapkan jika Jokowi terpilih, bisa lebih fokus pada penyelesaian masalah HAM yang menimpa masyarakat Tionghoa pada periode Mei 1998.
“Kalau ditanya masalah Mei pasti digantung, kami percaya kalau bapak menang pasti bisa mengatasi,” ujar Beni, berisi harapan pada Jokowi, yang disambut tepuk tangan seluruh hadirin.
INTI merupakan paguyuban masyarakat Tionghoa yang lahir pada 10 April 1999. Kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan ini, menegaskan mereka bukanlah organisasi politis dan steril dari kegiatan politik praktis. Kegiatan berlangsung semarak dan ceria, dipenuhi tepuk tangan dan riuhan hadirin yang selalu mewarnai sambutan setiap tokoh yang berbicara.
Kejadian menarik mewarnai sambutan Sekretaris Jendral (Sekjen) INTI, Budi Tanuwibowo. Saat meneriakkan nama capres Jokowi disandingkan dengan nama cawapres Hatta Rajasa, yang merupakan dua kubu yang berlawanan. Hal itu sontak menghadirkan gelak tawa dan teriakan dari para hadirin. Segera setelah itu ia meralat dengan ucapan bahwa sekjen juga manusia.
Capres Jokowi datang tanpa ditemani pasangannya cawapres Jusuf Kalla. Hadir pula di tempat yang sama politikus PDI Perjuangan, yang juga tim sukses Jokowi, Maruarar Sirait. Dalam sambutannya Jokowi lebih menekankan pada aspek moralitas pendidikan dasar, penguatan pangan dan energi, jaringan dan transportasi, serta sistem perijinan yang tidak menyulitkan.
