REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri akan mengawasi masalah yang terjadi di tempat pemungutan suara (TPS) dalam pilpres 9 Juli mendatang. Termasuk saat penghitungan suara di TPS.

"Penghitungan di TPS menjadi tanggung jawab kita. Masalah di TPS itu menjadi pantauan kita," ujar Kapolri Jenderal Pol Sutarman usai rapat koordinasi pengamanan pilpres 2014 di kemenpolhukam, Jakarta, Rabu (2/7).

Menurutnya, Polri akan menerjunkan 254 ribu lebih personel di seluruh Indonesia. Sedangkan TNI 35 ribu lebih personal. Serta linmas yang berada di TPS berjumlah 900 ribu lebih personal.

Sutarman berharap, tak terjadi potensi ancaman saat pilpres 9 Juli mendatang. Karenanya, seluruh kabupaten dan kota sudah ditempatkan personel polisi. "Potensi mudah-mudahan sudah tidak ada," katanya. 

Ia menambahkan, Polri tengah menangani perkara pidana pileg yang sudah mencapai 80 persen. Atau sekitar 200 perkara dari total 326 perkara pidana pemilu. 

Menurutnya, di beberapa tempat ditemukan tindak pidana pemilu. Seperti alat peraga, laporan kampanye dan politik uang. Seperti di Jawa Barat dan Jakarta.

"Polisi menyelesaikan perkara tidak bisa diburu-buru. Semua ditangani dan akan ditangani sesuai dengan prosesnya," katanya.