REPUBLIKA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Ketua DPC Partai Demokrat Tulungagung, Jawa Timur, Goldy Trimo menyebut, manuver politik Ruhut Sitompul yang mendukung capres Jokowi-JK sangat disesalkan. Pasalnya, hal itu bertentangan dengan garis kebijakan partai berlambang segitiga mercy tersebut dalam mendukung pasangan Prabowo-Hatta.
"Kami selaku kader-kader di daerah sangat mengecam manuver Pak Ruhut. Apa yang dilakukannya sudah melawan garis kebijakan partai," kecam Trimo usai menjadi pembicara dalam pertemuan Gerakan Santri Pemuda Nusantara (GSPNU) di salah satu Ponpes di Tulungagung, Kamis (3/7).
Kendati pilihan politik juru bicara Partai Demokrat tersebut dilakukan sebelum partainya secara resmi memutuskan mendukung Prabowo-Hatta, Trimo mengatakan hati Demokrat selama ini telah mengarah ke pasangan nomor urut 1 tersebut.
Indikasi itu setidaknya terlihat dari gerakan yang dilakukan jaringan struktural partainya dalam melakukan komunikasi politik dengan kader-kader di daerah. "Sekitar awal pertengahan Juni lalu Ketua Harian Partai Demokrat, Syarif Hasan, telah mengumpulkan seluruh pimpinan DPC dan DPD Partai Demokrat Jawa Timur, membahas rencana pemberian dukungan secara resmi ke pasangan Prabowo-Hatta," katanya.
Dengan adanya proses sosialisasi sejak jauh hari tersebut, lanjut Trimo, mustahil hal itu tidak diketahui Ruhut. Apalagi posisinya di DPP Demokrat cukup strategis, yakni sebagai juru bicara partai.
"Kami mewakili seluruh jajaran pengurus DPC di daerah mendukung langkah DPP Partai Demokrat untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada Pak Ruhut. manuver politiknya telah membingungkan konstituen di bawah," desaknya.
Trimo menegaskan, mekanisme sanksi serupa juga akan ia jatuhkan apabila ada kader di bawah kepengurusannya yang berkhianat mendukung pasangan Jokowi-JK. "Bentuk sanksinya tentu menyesuaikan tingkat pelanggaran yang dilakukan," ujarnya.
endati setuju pemberian sanksi administratif terhadap politisi senior tersebut, Trimo berharap Ruhut tidak sampai dipecat dari Demokrat. "Ibarat anak yang nakal, sanksinya cukup dijewer atau 'di-skors' beberapa waktu. Jangan malah diusir selama masih bisa dibina dan berkomitmen terhadap partai yang menjadi rumah induknya," ucapnya.
