REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Fahri Hamzah memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kamis (3/7). Ia datang untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran kampanye terkait kicauannya di Twitter.
Fahri mengatakan, tweet itu tidak ditujukan untuk menghina para santri seperti disampaikan kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-Jusuf Kalla).
"Bagaimana saya santri dan pendiri pesantren antisantri dan antipesantren? Sebanyak 82 kata (karakter) yang saya tulis untuk merespons janji salah seorang capres yang saya tidak mau sebut namanya. Tapi ucapan saya dipolitisasi dan diputar seolah-olah saya antisantri, antipesantren, dan anti-Jokowi," katanya usai diperiksa Bawaslu.
Menurut Fahri, apa yang ditulis di jejaring sosial itu semata kritik terhadap capres yang terlalu banyak mengumbar janji.
Sejak menjadi gubernur DKI, menurut Fahri, setidaknya sebanyak 60 janji telah diucapkan. Namun, ia mencatat hanya lima yang baru ditepati.
Ia mengatakan, tren membuat janji tersebut direspons melalui kicauan. Meski pun ia akui, pada akhir kicauannya, ada kata yang dianggap sebagai hinaan.
"Itu kan bahasa informal, itu akun pribadi saya. Itu biasa, jangan sensitif, dong. Kalimat itu (sinting) sama kayak kalimat yang diucapkan banyak anak muda misalnya, 'gile lu', 'sadis'," ungkap Fahri.
Meski tidak merasa menghina, Fahri tetap memenuhi panggilan Bawaslu. Karena Bawaslu dianggap sebagai lembaga demmokrasi yang harus dihormati.
Tim advokasi komite pemenangan Jokowi-JK melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Fahri melalui akun twitter @fahrihamzah. Fahri diduga melakukan penghinaan dan pelecehan terhadap Jokowi.
"Pada Kamis 27 Juni 2014 sekitar pukul 10.40, Fahri Hamzah melalui akun twitternya @fahrihamzah menulis, Jokowi janji 1 Muharam hari Santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!," kata ketua komite advokasi, Mixil Mina Munir.
Menurut Mixil, Fahri menyebut Jokowi 'Sinting' lantaran akan menjadikan 1 Muharam dalam tahun islam sebagai hari Santri Nasional. Padahal rencana Jokowi menjadikan 1 Muharam sebagai hari Santri Nasional mendapat respons positif dari kalangan ulama dan santri.
