Home >> >>
Taufik: Pilpres Satu Putaran, Eskalasi akan Meningkat
Kamis , 03 Jul 2014, 17:22 WIB
REPUBLIKA-TAHTA AIDILLAH
Taufik Kurniawan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa Pilpres 2014 hanya akan berlangsung satu putaran. Namun ia mengingatkan potensi dinamika di lapangan akan semakin meningkat di antara kedua pasangan capres-cawapres.

Dengan makin meningkatnya dinamika di lapangan, Taufik berharap seluruh elemen masyarakat dapat menghadapi pilpres kali ini dengan sikap elegan dan harmonis. Sehingga harapan masyarakat dapat memilih secara langsung calon pemimpinnya, tanpa menodai dan menciderai demokrasi.

"Seluruh tim sukses boleh kita hati boleh panas tetapi kepala tetap dingin, artinya ini adalah semata-mata untuk suksesi kepemimpinan yang demokratis," kata Taufik, Kamis (3/7)

Dengan adanya kepastian bahwa Pilpres 2014 hanya satu putaran, lanjutnya, maka masing-masing pasangan tinggal konsentrasi pada pemenangan. Terlebih Pilpres satu putaran, bisa saja menjadi pilpres satu putaran yang pertama dan terakhir. Karena pada pemilu mendatang semua parpol yang lolos parliament threshold (PT) bisa mengajukan pasangat capres sendiri.

Taufik menambahkan Timses Prabowo-Hatta sejak awal sudah melarang adanya kampanye hitam (//black campaign). Harus disadari bahwa semua adalah saudara, sehingga kampanye hitam bisa dihindari.

Jika kondisi sudah kondusif, kata Taufik, maka masyarakat bisa merenung dengan baik di hari tenang. "Sejak 6,7 8 Juli akan ada waktu yang cukup (bagi masyarakat) untuk istiqarah menentukan pilihan," ungkap Taufik.
 
Taufik juga menyoroti insiden pengepungan TV One tadi malam. Oleh sebab itu, dia berharap agar semua pihak tidak terprovokasi dengan terkait peristiwa tersebut. Lebih baik kata dia, berbagai kabar miring yang dirasa tidak benar harus ditempuh melalui jalur yang sudah ada.

"Soal kejadian semalam kita jangan sampai terprovokasi oleh siapa pun.
Kalau ada hal-hal yang menyangkut black campaign yang dirasakan tidak betul tentunya sudah ada jalur yang diatur undang-undang, laporkan Bawaslu," katanya.


Redaktur : Joko Sadewo
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar