REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kepala Polri Jenderal Sutarman mengatakan pihaknya menyiapkan kamera di setiap tempat pemungutan suara untuk menjadi alat bukti rekaman kalau ada sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi.

"Kami siapkan seluruh jajaran kepolisian di tiap TPS, PPS ke PPK, lalu ke KPU kabupaten kota, provinsi. Personel saya sudah siap. 'Diback up' TNI. Penghitungan suara kami ada di sana. Relawan juga silakan ada di TPS kalau perlu kita rekam yang ada di TPS. Jadi kalau ada sengketa pemilu di MK ada alat bukti rekamannya begitu," ujar Jenderal Sutarman diskusi "Kemerdekaan Pers dalam kaitan dengan Pilpres" di Dewan Pers, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, hal tersebut dilakukan agar pemilu dapat berjalan dengan aman, tertib, demokratis, dan berkualitas.

"Rakyat kita harus bisa menggunakan haknya tanpa terpengaruh apapun. Lalu kotak suara kita amankan, jangan terjadi penggelembungan. Diharapkan 20-22 Juli itu penghitungan di KPU pusat dan ditetapkan. Masalah yang terjadi, membawa institusi Polri ke sana kemari, tapi saya jelaskan kami akan jalankan 'track' yang benar. Kami akan mengacu pada hukum yang dilanggar. Kita menangani dengan di jalur yang benar," kata dia.

Ia telah menginstruksikan kepala polda dan jajarannya untuk mengamankan seluruh tahapan, termasuk logistik pemilu sampai ke kabupaten kota dan tiba di TPS.

"Nanti pada minggu tenang bersama unsur yang lain bersihkan peraga kampanye dan mengawasi jangan sampai terjadi intimidasi dan politik uang yang menyimpang dari peraturan UU. Jadi rakyat memilih tidak terpengaruh politik uang, intimidasi dan kekerasan," ujar dia.

Pemilu Presiden, 9 Juli 2014, diikuti dua pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.