REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Empat hari menjelang pemungutan suara pada 9 Juli, TNI AD, KPU, dan Bawaslu menggelar rapat koordinasi untuk memastikan persiapan penyelenggaraan pemilu di Mabes AD, Ahad (5/7). Dari hasil telekonfrensi nasional yang dilakukan tiga lembaga tersebut, empat daerah dilaporkan berpotensi mengalami gangguan ataupun masih terkendala dalam persiapan.

Empat daerah tersebut meliputi Papua, Yogyakarta, Aceh, serta Maluku. Di Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Christian Zebua melaporkan adanya gangguan keamanan dari kelompok separatis melalui pesan singkat (SMS) terhadap masyakat serta acaman teror bersenjata.

"Mereka menyebarkan pesan singkat melalui SMS menyatakan mereka memboikot pilpres serta menggangu TPS serta pos-pos yang dijaga TNI dan Polri," ujar Zebua melalui telekonferensi.

Dari Yogyakarta, dilaporkan terjadi aksi pelemparan batu oleh sejumlah orang terhadap Hotel Zodiak pada Sabtu (5/7) dini hari WIB. Menurut pimpinan TNI AD setempat, aksi tersebut dimaksudkan untuk menyasar mobil Ketua Komite Pengawasa Pemilu Independen (KPPI).

Dari Aceh, Pangdam Iskandar Muda Mayjen Pandu Wibowo melaporkan banyaknya TPS yang terkategori hitam atau rawan, yang jumlahnya mencapai 2.602 titik. Kendati begitu, tidak dijelaskan lebih jauh faktor apa yang menyebabkab kerawanan tersebut.

Sementara di Maluku, gangguan dilaporkan bukan berbentuk kekerasan, melainkan keterlambatan distribusi perangkat pemiku ke Kabupaten Tual karena kendala cuaca.

Selain soal potensi gangguan dan kendala teknis, para pangdam yang didampingi petugas KPU dan Bawaslu dari seluruh wilayah di Indonesia melaporkan kesiapan di daerah mereka masing-masing.

KSAD Jenderal Budiman mengimbau, agar seluruh jajaran TNI siaga, dan melakukan penindakan terhadap sekecil apapun potensi gangguan. Budiman juga kembali menegaskan netralitas TNI merupakan harga mati. "Tidak boleh ada pelanggaran netralistas sekecil apapun. Ini merupakan pertaruhan bagi TNI," ujar mantan sekjen Kemenhan itu.