REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Meris Wiryadi, menyatakan situasi dan kondisi menjelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) pada 9 Juli 2014 di wilayah Maluku dan Maluku Utara dalam keadaan aman dan terkendali.
"Aktivitas masyarakat berjalan normal walaupun cuaca di Maluku saat ini dalam kondisi hujan," kata Pangdam Meris dalam teleconfrence dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Budiman, di Ambon, Ahad.
Pangdam menjelaskan, pasukan yang disiapkan berjumlah 1.600 personel, dari jumlah itu untuk wilayah Maluku sebanyak 900 personel dan wilayah Maluku Utara sebanyak 700 personel.
Sedangkan alutsista yang disiapkan antara lain, panser Anoa empat unit, panser Sarachen sepuluh unit, panser Ferret enam unit, alat PHH 644 unit, speed boat (KMC) tiga unit, pesawat Cassa 212-200 satu unit, kapal ADRI XLII satu unit serta pasukan cadangan 700 personel.
Pangdam juga menjelaskan, bahwa sesuai data KPU Maluku dan Maluku Utara, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan jumlah pemilih tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.
"Untuk Maluku jumlah TPS sebanyak 3.250 buah dan jumlah pemilih sebanyak 1.216.296 orang dan untuk Maluku Utara jumlah TPS sebanyak 2.269 buah dan jumlah pemilih sebanyak 840.253 orang," katanya.
Pangdam Meris menegaskan, TNI tetap netral dalam Pilpres dan seluruh personel/prajurit di wilayah Maluku dan Maluku Utara masih dalam kendali karena mereka memegang teguh perintah dari pimpinan.
Pangdam juga menjelaskan bahwa perubahan status dari daerah rawan menjadi daerah aman dalam status siaga tiga, kondisi ini mengakibatkan banyak pos-pos pengamanan tidak ditempati personel, sehingga terjadi pengurangan dari 57 pos menjadi 25 pos pengamanan.
"Kami siap melaksanakan monitoring dengan melibatkan personel Intel dan para Babinsa untuk memantau situasi di setiap wilayah, juga menempatkan Satgas organik Ops Pamrahwan pada titik-titik rawan konflik," katanya.
Selanjutnya, kata Pangdam Meris, untuk pendistribusian logistik di pulau terluar khususnya di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan Kabupaten Kepulauan Aru memiliki kerawanan tiba di TPS sampai pada H-1, karena hanya menggunakan transportasi laut dan kondisi cuaca yang ekstrem.
"Untuk pengiriman logistik ke pulau-pulau terluar disiapkan speed boat (KMC) dan melakukan koordinasi dengan TNI Angkatan Laut Lantamal IX/Ambon," ujarnya.
