REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Memasuki masa tenang berbagai potensi kecurangan sangat mungkin terjadi.  Panglima TNI Jenderal Moeldoko dalam sebuah diskusi di Gedung Dewan Pers, Jumat (4/7) lalu secara tegas menyatakan, jika ditemukan kecurangan, TNI akan menangkap dan menyerahkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian, Bawaslu serta pihak yang berwenang lainnya.

Panglima TNI menegaskan, TNI akan ikut berperan aktif, sehingga kehadirannya membawa manfaat bagi bangsa dan negara tercinta. Menanggapi janji Panglima TNI itu, peneliti militer LIPI, Jaleswari Pramodhawardani menegaskan,  pernyataan panglima TNI bisa menjadi garansi bagi masyarakat untuk melaporkan semua potensi kecurangan yang ada, dalam kaitannya dengan penggunaan TNI aktif dalam pilpres.

Jaleswari berharap agar TNI benar-benar menjaga netralitas dalam Pilpres 2014.  “Terlalu mahal ongkos sosialnya bagi TNI untuk mengorbankan pencapaian prestasinya selama 16 tahun ini untuk menjadi TNI profesional. Saya setuju dengan Pak Moeldoko yang akan memberikan sanksi sekeras-kerasnya bagi siapa pun pelanggarnya tanpa pandang bulu," ungkap Jaleswari, Senin (7/7).

Menurut dia, jangan sampai gara-gara segelintir orang, institusi TNI tercoreng namanya. "Banyak prajurit TNI yang menginginkan TNI profesional dan netral urusan pilpres ini. Jika hal ini dilanggar jangan segan untuk menagih janji Panglima TNI," tegasnya. 

Ia juga mengingatkan bahwa potensi kecurangan terbesar berada di daerah-daerah dan desa-desa yang jauh dari akses informasi yang memadai. Ia berharap para relawan yang telah berjuang keras untuk menyukseskan pilpres kali ini juga memberikan perhatian seriusnya di wilayah ini.