REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu kisruh pemungutan suara pilpres 2014 di Hong Kong dianggap berpotensi mendegradasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Lantaran isu keberpihakan KPU terhadap pasangan capres tertentu ramai dibicarakan, khususnya di media sosial.
"Kami tidak melihat ke sana (degradasi), tapi boleh jadi potensi itu ada," kata Komisioner KPU Sigit Pamungkas, di kantor KPU, Jakarta, Selasa (8/7).
Menurut dia, pembahasan yang melebar dan cukup masif tentang pemilu di Hong Kong secara tak langsung membuat masyarakat memberikan penilaian negatif kepada KPU. Padahal, banyak isu dan persiapan pelaksanaan pemilu dalam negeri yang tengah dikerjakan.
Menurutnya, KPU sudah memberikan klarifikasi dan fakta yang terjadi saat pemungutan suara di Victoria Park Hong Kong. Namun, dampak negatif terhadap kredibilitas penyelenggaraan pemilu dalam negeri tetap terjadi.
Karena informasi dari sumber mana pun bisa dianggap data oleh masyarakat. Informasi yang disampaikan di jejaring sosial ditangkap sebagai data. Namun, klarifikasi dari KPU dan Bawaslu juga bisa dianggap sebagai data.
Karena itu, Sigit mengharapkan masyarakat bisa menyerap ragam informasi secara rasional. Selanjutnya, tetap menyukseskan pemungutan suara pada 9 Juli nanti.
"Semua isu sudah pasti mempengaruhi kredibilitas penyelenggara pemilu. Tapi kembali pada rasionalitas masyarakat," kata dia.
Sebelumnya, pada Ahad sore, jejaring sosial facebook dan twitter diramaikan isu tentang pemilu di Hong Kong yang nyaris rusuh. Lantaran ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS yang dibangun di Victoria Park, Hong Kong.
Mereka tidak bisa memilih karena TPS sudah ditutup pada pukul 17.00 waktu setempat. Sementara penyelenggara pemilu disebut tidak berupaya mengakomodasi kepentingan pemilih.
Bahkan, di twitter dan facebook beredar foto Sigit Pamungkas yang sedang melakukan pemantauan di Hong Kong. Dalam foto tersebut, dituliskan Sigit mengatakan TPS akan dibuka kembali selama pemilih memilih capres tertentu.
Dalam foto yang beredar, Sigit disebut sebagai pejabat konsulat Indonesia di Hong Kong. Beredar juga video yang memperlihatkan Sigit berada di tengah kerumunan WNI yang melakukan unjuk rasa di Victoria Park.
