REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Panglima TNI Moeldoko terkait netralitas militer dianggap bisa menjadi garansi pada pilpres mendatang.

"Pernyataan pangima TNI ini bisa menjadi garansi kita untuk melaporkan semua potensi kecurangan yang ada dalam kaitannya dengan penggunaan TNI aktif dalam pilpres," papar peneliti militer LIPI, Jaleswari Pramodhawardani di Jakarta, Selasa (7/8).

Ia menambahkan, laporan mengenai daerah potensi itu masih ada. Namun ia juga yakin kalau itu terjadi bukan mewakili institusi TNI. 

Karena, ongkos sosial bagi TNI dianggap terlalu mahal. Karena harus mengorbankan pencapaian prestasinya selama 16 tahun untuk menjadi TNI yang profesional. 

"Saya setuju TNI akan memberikan sangsi sekeras-kerasnya bagi siapa pun pelanggarnya tanpa pandang bulu," imbuh Jaleswari.

Jangan sampai, ungkap dia, gara-gara segelintir orang, nama institusi TNI tercoreng. Apalagi banyak prajurit yang menginginkan TNI profesional dan netral. 

Ia juga mengingatkan bahwa potensi kecurangan terbesar berada di daerah dan desa yang jauh dari akses informasi. Karenanya, ia berharap para relawan memberikan perhatian serius untuk wilayah itu.

"Kita butuh banyak saksi, banyak relawan, dan tenaga yang peduli mengawal pilpres ini," ungkap dia.