REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Muhammad Qodari menilai perbedaan hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei atas Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 perlu diinvestigasi secara metodologis.

"Perlu ada investigasi pada momen ini untuk dilihat secara metodologis dan secara data di setiap lembaga yang menyelenggarakan quick count kenapa data itu bisa muncul seperti itu (berbeda)," kata Qodari dalam sebuah diskusi di sebuah stasiun televisi di Jakarta, Rabu (9/7).

Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei seperti SMRC, LSI, Indikator, CSIS-Cyrrus, Kompas dan RRI menempatkan pasangan Jokowi-JK unggul dengan rata-rata suara 52 persen dari Prabowo-Hatta dengan rata-rata 47 persen. Namun, tiga lembaga survei lain yakni Puskaptis, JSI, dan LSN, justru menyatakan kemenangan berada di kubu Prabowo-Hatta.

"Ketika terjadi perbedaan seperti hari ini mau tidak mau harus dilakukan investigasi, harus dilihat metodologi, sampling, data populasinya, skemanya seperti apa. Karena bisa saja dia melakukan sampling yang benar tetapi data populasinya yang dia dapatkan salah ya get out," ujar Qodari.

Qodari melanjutkan, perlu juga dilihat siapa relawan dari lembaga survei itu sendiri dan juga dari sisi pengumpulan datanya perlu diamati apakah terjadi penyimpangan atau misinterpretasi di lapangan,atau mengalami perubahan dari lapangan hingga ke pusat nantinya.

"Karena untuk melakukan quick count itu ada dua aspek yang penting pertama adalah pewawancara atau volunteer yang ke lapangan. Yang kedua dari mereka dikirim lewat IT (teknologi), kalau IT nya trouble itu kan bisa berubah juga angkanya. Terakhir dari pusat sendiri bagaimana, apakah data dari bawah itu memang disampaikan apa adanya atau ada yang diubah atau diganti misalnya. Jadi panjang sekali ya dari hulu ke hilir," papar Qodari.

Menurut Qodari, banyak pihak mungkin mengatakan survei adalah sesuatu yang bersifat opini sehingga bisa berbeda-beda hasilnya. Namun untuk hitung cepat, hal tersebut tidak berlaku. Jika ada perbedaan data hasil resmi di TPS dengan data yang masuk dan dilaporkan ke publik, hal tersebut merupakan persoalan serius.

"Menurut saya ini serius, kali ini persoalannya serius. Saya kira lembaga survei yang menyelenggarakan quick count harus dievaluasi. Survei itu implikasinya tidak sebesar quick count ya, kalau quick count ini implikasinya besar karena ini ngomongin hasil riil, bukan bicara tentang kemungkinan-kemungkinan, ini berbicara tentang fakta. Bagaimana mungkin fakta itu bisa berbeda," ujar Qodari.