REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti mengimbau agar masyarakat mengawasi dan mengawal jalannya penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga rekapitulasi nasional. "Suara rakyat jangan dimanipulasi. Sampai menunggu hasil penghitungan resmi, rakyat jangan diadu domba. Elite politik jangan lakukan pembodohan politik dengan manipulasi data survei maupun suara dalam 'real count,'" kata Ikrar di Jakarta, Kamis (10/7).

Menurut dia, hasil pemilu presiden akan menentukan masa depan demokrasi Indonesia. "Apakah kita akan 'setback' atau melangkah ke jalur demokrasi. Rakyat telah memberikan suaranya secara suka cita. Suara rakyat harus dihormati," tukasnya.

Ia menambahkan, perbedaan hasil hitung cepat dari lembaga survei mengharuskan rakyat mengawal dan memantau proses penghitungan suara dari tingkat TPS, kelurahan/desa, kecamatan sampai rekapitulasi nasional. Adanya perbedaan hasil hitung cepat itu, pihaknya meminta Dewan Etik Asosiasi lembaga survei untuk segera memanggil empat lembaga survei yang memiliki hasil berbeda dengan lembaga survei pada umumnya. "Perlu diklarifikasi dari aspek metodologis dan transparansi anggaran. Hal ini harus diungkapkan secara terbuka ke publik," ucapnya.

Menurut dia, dari aspek metodologi harus jelas berapa sampelnya, di TPS mana saja dan bagaimana sebarannya. Dengan begitu, publik bisa memilah dan memilih mana lembaga survei yang kredibel dari rekam jejaknya.

"Beberapa lembaga survei yang bermasalah saat ini memiliki 'track record' yang buruk dalam manipulasi data. Sehingga publik wajar ragukan hasil hitung cepat mereka. Publik perlu terus memantau proses hitung suara di KPU agar jujur, bertanggung jawab dan bebas intimidasi," tuturnya.