REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Ketua Forum Komunikasi Komisi Informasi Provinsi (Forkip) se-Indonesia, Juniardi menyatakan, transparansi dalam penghitungan suara pemilu presiden (Pilpres) 9 Juli kemarin, dapat meminimalisasi potensi terjadinya konflik horizontal.

"Sebab, semua pihak dapat mengakses dan mengikuti proses penghitungan suara yang resmi oleh KPU, per detik, per-menit, per-jam, hingga penetapan perolehan suara pada 22 Juli 2014 mendatang," kata Juniardi di Bandar Lampung, Kamis (10/7).

Menurut dia, perbedaan penghitungan suara oleh lembaga survey, hendaknya tidak menjadi landasan bagi para pihak untuk saling mengklaim kemenangannya. "Masing-masing kubu harus dapat menahan diri untuk tidak melakukan pernyataan dan tindakan yang provokatif yang kontraproduktif terhadap upaya mewujudkan demokrasi bersama," ujarnya.

Ketua Komisi Informasi Lampung itu menyatakan, hasil hitung cepat bukan hasil resmi. Untuk hasil resmi, kata dia, hanya akan disampaikan KPU pada 22 Juli. Terkait terbelahnya hasil hitungan cepat yang disiarkan oleh media massa, kedua kubu tidak perlu mengerahkan pendukungnya secara berlebihan untuk menghindari gesekan yang tidak diinginkan bersama.

Dia berharap, peran pimpinan dan koordinator lapangan di tiap kubu sangat penting, untuk menjaga kemanan dan ketertiban, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman dan nyaman. "Mari semua menyikapi perolehan sementara dengan bijak, dengan kepala dingin dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi," harapnya.

Semua tindakan, kata dia, harus sesuai dengan roh demokrasi, kebebasan harus taat hukum dan aturan. Hindari tindakan anarkis yang akan memicu konflik horizontal yang melawan hukum. "Satu-satunya jawaban untuk tindakan melawan hukum adalah penegakan hukum," ujarnya.