REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Profesor Riset LIPI, Ikrar Nusa Bakti, mengatakan, posisi TNI, Polri dan intilijen harus netral dalam proses real count Pilpres 2014.

"Bukan hanya netral secara verbal atau tertulis tapi juga bebar-benar dalam implementasi," ujar Ikrar, Kamis (10/7). Menurut dia, implementasi prinsip netralitas itu penting untuk menjawab isu-isu yang menyatakan aparat keamanan dan intelijen berpihak kepada satu kandidat.

"Elite politik harus jaga netralitas dan jangan memanas-manasi dan melibat-libatkan TNI, Polri dan intelijen dalam persaingan politik," ungkap Ikrar.

Menurut dia, dalam situasi munculnya perbedaan hitung cepat, penjagaan aparat keamanan perlu lebih ketat mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten. Hal itu, kata dia, untuk menutup peluang bekerjanya vote trading dengan menipulasi suara dalam proses rekapitulasi suara.

Ikrar Nusa Bakti, mengatakan, hasil pemilu presiden akan menentukan masa depan demokrasi Indonesia. "Apakah kita akan setback atau melangkah ke jalur demokrasi.