REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri atas 21 lembaga swadaya masyarakat mendukung agar lembaga survei yang hasilnya saling berbeda sehingga membingungkan masyarakat Indonesia untuk segera diaudit.

Siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (11/7), menyebutkan Koalisi mendukung sikap Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) yang akan melakukan audit atas hasil penghitungan cepat oleh lembaga survei. Koalisi juga menolak segala upaya dan tindakan yang mengarahkan pada situasi rusuh dan kekerasan karena merupakan tindakan antidemokrasi.

LSM juga mengingatkan bahwa masih terdapat potensi kecurangan lanjutan seperti keberpihakan, penggalangan kekuatan tertentu untuk membenarkan konflik horizontal, sehingga diperlukan pemantauan dan pencegahan oleh semua instusi negara terkait. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk melakukan pemantauan penghitungan dan rekapitulasi suara di setiap tahapan.

Pemerintah juga didesak untuk netral serta KPU dan Bawaslu harus mengawal semua proses hingga akhir perhitungan final dan memastikan tidak ada kecurangan.

Koalisi Masyarakat Sipil terdiri, antara lain Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Indonesia Corruption Watch (ICW), Imparsial, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Indonesia for Global Justice (IGJ).

Data hasil hitung cepat delapan lembaga survei seperti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Indikator Politik, Populi Center, Center Strategic International Studies (CSIS), Litbang Kompas, Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Poltracking, memenangkan pasangan nomor urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sedangkan data hitung cepat empat lembaga survei; Puskaptis, Indonesia Research Center (IRC), Lembaga Survei Nasional (LSN), dan Jaringan Suara Indonesia (JSI), memenangkan pasangan nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Sementara tiga lembaga survei anggota Persepi yang hasil hitung cepatnya berbeda pada pemilu presiden 2014 tidak menghadiri undangan asosiasi lembaga survei tersebut. Ketiga lembaga survei tersebut adalah Puskaptis, Lembaga Survei Nasional (LSN), dan Jaringan Suara Indonesia (JSI).

"Saya mengundang langsung Direktur Eksekutif Puskaptis (Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis) serta pimpinan dua lembaga survei juga diundang oleh teman yang lain, tapi mereka tidak hadir," kata Ketua Umum Persepi Nico Harjanto di Jakarta, Kamis (10/7).

Ketua Dewan Etik Persepi Hamdi Muluk mengemukakan hasil hitung cepat (quick count) mestinya tidak jauh berbeda, meski dilakukan oleh banyak lembaga survei.

"Jika hasilnya berbeda, apalagi selisihnya cukup jauh di antara banyak lembaga survei, kita patut mencurigai lembaga survei yang berbeda tersebut. Bisa saja sample diambil tidak random atau random, tetapi disengaja sehingga persebarannya tidak representatif," ujar Hamdi.