REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pernyataan sejumlah pengamat yang menyatakan bahwa para elite politik harus bisa menahan diri perlu disambut dengan positif. Para elite pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) maupun pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa diharapkan dapat mengeluarkan pernyataan yang moderat sehingga dapat menetralisir ketegangan di tingkat massa.

Namun, pengajar FISIP Universitas Indonesia  Makmur Keliat mengatakan, menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab untuk menghindarkan potensi konflik horisontal pascapemilu 9 Juli lalu kepada elite politik tidaklah cukup. "Pernyataan pengamat itu idealnya harusnya disertai pula oleh pernyataan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ada dua alasan utama mengapa demikian," kata Makmur, Jumat (11/7)

Pertama, kata dia, bagaimanapun SBY masih menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai presiden, lanjut Makmur, SBY masih mengemban tanggung jawab konstitusional untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban sampai dengan pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru pada bulan oktober mendatang.

Kedua, kata Makmur, SBY telah melakukan pertemuan baik dengan Jokowi-JK dan juga dengan Prabowo-Hatta. Sebaiknya, atas dasar pertemuan itu, SBY sebagai presiden dapat menyampaikan ke publik hasil dari pertemuan tersebut sehingga tidak memunculkan spekulasi.

Atas dasar dua alasan itu SBY sebaiknya harus mengeluarkan pernyataan secara tegas dan terbuka kepada publik bahwa  adanya kebutuhan untuk secara bersama-sama mengawasi perhitungan suara yang tengah dilakukan KPU. "Sebagai Presiden Sby harus bisa menyampaikan pesan tentang wibawa negara sehingga siapapun tidak akan berusaha atau mencoba mengintervensi perhitungan suara yang tengah dilakukan," ujarnya.