REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik FISIP Universitas Syiah Kuala, NAD, Aryos Nivada mengatakan,  komponen masyarakat sipil perlu berpartisipasi aktif  untuk mengawal serta mengawasi proses rekapitulasi suara secara manual.

"Baik di tingkat PPS (Pedesaan), PPK (kecamatan),  Kabupaten/Kota dan Provinsi. Hal ini untuk memastikan bahwa hasil rekapitulasi suara di tiap-tiap TPS sesuai dengan form C1 yang sudah ditanda-tangani oleh masing-masing saksi dari pasangan calon presiden/wakil presiden," ujar Aryos, Jumat (11/7). 

Intinya, kata dia, diperlukan partisipasi segala pihak untuk mengawasi, mengingat hasil quick count yang sudah dirilis oleh berbagai lembaga survey tidak ada yang sama. "Cenderung saling klaim masing-masing pasangan calon yang memenangkan Pilpres 9 Juli 2014 kemarin," tuturnya.

Menurut Aryos, partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal perhitungan suara hingga sampai ke KPU sesuai dengan form C1 merupakan wujud kepedulian untuk mendorong demokrasi lebih berkualitas terhadap hasil. 

''Selain itu mewaspadai tindakan-tindakan yang dilakukan oknum tertentu melakukan pencurian suara sah hasil C1 untuk kepentingan pihak lain. Pengalaman pemilu sebelumya selalu terulang tindakan oknum memanfaatkan form C1 untuk di arahkan suaranya bagi pihak tertentu," tegasnya.  

Aryos menegaskan, tujuan utama pengawalan suara dapat meminimalisir tindakan penyalangguaan form C1 tersebut. Menurut dia, ketika masyarakat sipil mengawal, maka pihak tertentu akan berpikir dua kali bahkan berkali-kali melakukan tindakan penggelumbungan suara bagi pihak tertentu.