Puluhan artis yang tergabung dalam Suara Masyarakat Untuk Pilpres Jujur membacakan petisi Lawan Pilpres Curang di KPU Jakarta, Selasa (8/7).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Fenomena saling klaim kemenangan oleh kedua kubu capres dan cawapres sebelum penetapan hasil real count dari KPU menjadi manuver politik yang berbahaya.
Presiden Mahasiswa IPB yang juga koordinator pusat BEM seluruh Indonesia, Diki Saefurohman mengatakan, hasil hitung cepat jangan menjadi bahan acuan untuk kemenangan.
"Kembalikan hasil pilpres pada keputusan KPU selaku penyelenggara resmi negara untuk menentukan pemenangnya," kata Diki di Jakarta Timur, Jumat (11/7).
Menurut dia, keputusan KPU adalah konsensus yang telah disepakati dan diwujudkan dalam bentuk peraturan perundangan.
"Dengan dasar itulah kita harus meyakini, bahwa hanya KPU yang bisa menetapkan hasil Pilpres 9 Juli kemarin, meskipun hasilnya berbeda dengan quick count," tegasnya.
Selain itu, Diki juga menyayangkan sikap Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi yang mengatakan hasil real count tidak sesuai dengan quick cont maka ada kesalahan di KPU.
"Bahasa seperti itu tentunya bisa memicu konflik horizontal di masyarakat. Masa KPU diragukan," jelasnya.