REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) Rizal E Halim mengatakan perbedaan hasil hitung cepat yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei setelah Pilpres 9 Juli 2014, telah mencederai kaidah dan etika penyelenggaraan survei. "Setidaknya tiga hal mendasar yang perlu dikritisi dari 'quick count' Pilpres 2014," katanya di Depok, Ahad (13/7).

Pertama, katanya, motif yang dikedepankan tidak lagi bersifat memberi informasi yang sebenar-benarnya (objectivity and truth). Kedua, mengabaikan faktor etika yang selama ini dijaga oleh mereka yang benar-benar peneliti.

Ketiga, komersialisasi survei khususnya di bidang politik telah mencoreng aktivitas survei yang selama ini banyak dijadika acuan untuk memperbaiki peradaban manusia. "Kemurnian, obyektivitas dan kebenaran yang menjadi tujuan sebuah survei telah diperkosa secara massal oleh lembaga survei," ucapnya.