REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sampang, Akhmad Ripto mengaku, terdapat lima tempat pemungutan suara (TPS) yang 100 persen Daftar Pemilih Tetap (DPT)-nya menggunakan hak pilih. Kelima TPS itu berada di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.

"Sudah kami audit dan tidak ada masalah. Di Kecamatan Camplong memang 5 TPS semuanya 100 persen mencoblos warganya," katanya saat dihubungi, Ahad (13/7).

Terkait adanya dugaan kecurangan yang disampaikan tim Jokowi-JK, ia mengaku belum menemukan adanya indikasi kecurangan. Menurutnya, bisa saja di TPS tersebut warga semuanya memilih salah satu calon.

Yang jelas, kata dia, panwaslu tidak melihat adanya kecurangan yang mengarah pada pelanggaran pelaksanaan pilpres. "Setelah dilakukan audit, warga datang sendiri dan tidak ada paksaan," ujarnya.

Sebelumnya, Tim Pemenangan Joko Widodo-JK menerima pengaduan dugaan terjadinya kecurangan di saat hari pencoblosan, penghitungan suara di TPS maupun rekapitulasi di tingkat PPS (kelurahan), PPK (kecamatan) serta kabupaten/kota, di Kabupaten Sampang dan Bangkalan, Jatim.

Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, Ferry Mursyidan Baldan, menyebutkan ada beberapa hal yang dilaporkan masyarakat terkait dugaan kecurangan pilpres di dua kabupaten tersebut. Pertama, dilaporkan ada tempat pemungutan suara (TPS) di Sampang maupun Bangkalan yang tidak ada sama sekali suara untuk pasangan Jokowi-JK. Artinya, pasangan Jokowi-JK mendapat nol suara.

Dia mengaku mencatat dua kabupaten di Pulau Madura itu, yakni Bangkalan dan Sampang, selalu bermasalah dalam setiap pemilihan umum, baik pilkada gubernur, pemilihan legislatif dan terakhir pilpres ini. Hal itu patut dipertanyakan ada apa sehingga potensi masalah selalu terjadi di dua wilayah tersebut.