REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Deklarasi Koalisi Merah Putih secara permanen di parlemen menyisakan beberapa spekulasi politik. Pengajar Komunikasi Politik Fikom Unpad, Bandung, Kunto Adi Wibowo berpendapat dari sudut pandang komunikasi politik, deklarasi ini seakan menabuh genderang perang padahal medan laga pilpres belum sampai penghujung.

Tafsir politik yang muncul, kata dia, mungkin koalisi ini memperkuat dukungan pada pasangan nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa bahwa mereka telah siap di parlemen ketika menang di tanggal 22 Juli ini. Tafsir yang tak kalah kuat, lanjut dia, adalah bentuk persiapan pertempuran baru setelah sinyal-sinyal kekalahan yang berujung pecahnya kongsi merah putih semakin nyata di pertempuran pilpres. “Kekuatan di parlemen mau tak mau harus dikapitalisasi demi memperjelas kekuatan dan pemetaan mana yang kawan dan mana yang lawan,” kata Kunto, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (15/7).

Kunto menyoroti suara dari beberapa kader Golkar yang berniat berkoalisi dengan pasangan nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) membuat kebutuhan untuk memperteguh peta politik yang telah dirintis koalisi ini.  Peneguhan peta politik ini mencapai titik klimaks saat pengesahan rancangan undang-undang MPR, DPR, DPD, DPRD (RUU MD3) di DPR.

Namun, lanjut Kunto, absennya Partai Demokrat dari deklarasi koalisi permanen membuat peta kekuatan di parlemen menjadi dinamis dan tak begitu saja bisa dikunci dengan pergerakan sisa perlawanan dari Koalisi Merah Putih. “Bukan tidak mungkin pesan yang ditangkap oleh publik adalah bentuk kelemahan, alih-alih pamer kekuatan serta usaha keputusasaan dalam pertempuran pilpres,” ujarnya.