REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Radio Republik Indonesia terlibat dalam polemik politik setelah ikut menghelat quick count Pilpres 9 Juli lalu.

Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Niken Widiastuti mengatakan, lembaga yang dipimpinnya menyiarkan hitung cepat suara Pemilu Presiden 2014 hanya untuk mengoptimalkan sumber daya manusia pada pusat penelitian dan pengembangan.

Terkait dana, pihaknya menggunakan anggaran Puslitbang RRI, yakni satu kali bekerja tapi memperoleh dua hasil. Niken mengatakan RRI sudah melakukan hitung cepat pada pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 2009.

"Hasil hitung cepat RRI pada 2009 relatif sama dengan hasil hitung resmi. Pada saat itu, Komisi I DPR RI memberikan apresiasi kepada RRI, karena menilai hitungan cepat RRI relatif sama dengan hitungan KPU," katanya menjawab pertanyaan wartawan usai diskusi 'Forum Legislasi: RUU RTRI' di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/7).

Niken mengatakan, RRI pada saat itu juga mendapat penghargaan dari KPU dan diberikan izin untuk terus melakukan hitung cepat. Di Pemilu Legislatif 2014, menurut Niken, hasil hitung cepat RRI relatif sama dengan hitungan resmi dari KPU. "Namun, pada hitung cepat Pemilu Presiden 2014 terjadi kontroversi, karena ada lembaga survei yang hasil hitung cepatnya berbeda," katanya.

Dia kembali mengatakan RRI juga sudah menghentikan penyiaran hitung cepat setelah ada permintaan dari lembaga terkait untuk menghentikan penyiaran hitung cepat. Ia mengajak masyarakat untuk sama-sama menunggu hasil hitungan resmi dari KPU pada 22 Juli mendatang.