REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengumuman pemenang pemilu yang dilakukan KPU, akan dilaksanakan enam hari lagi. Tentu saja hal itu mengundang perhatian dari banyak pihak. KPU pun diminta terus menjaga netralitas dan tidak diintervensi agar pelaksanaan pesta demokrasi bebas dari kecurangan.

"Oleh karena itu, kita meminta kepada penyelengara berkerja untuk demokrasi, pemilu ini merupakan bagian dari sarana, kita minta di situ dulu, jujur dan terbuka," kata caleg PDIP yang melenggang ke Senayan, Masinton Pasaribu kepada wartawan pada Rabu (16/7).

Menurut dia, KPU harus berkerja berdasarkan prinsip demokrasi. Kalau hal itu berjalan maka pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dipastikan menang. Patokannya adalah bukti data yang telah dipegang tim pemenangan. "Kita yakin suara Jokowi-Jusuf Kalla menang di atas Prabowo," ujarnya.

Soal tindakan apa yang akan dilakukan jika ada indikasi kecurangan dalam penghitungan suara, Masinton menyebut, hal tersebut berarti mencederai demokrasi di Indonesia. "Apa yang akan dilakukan? Pastinya kami dan rakyat akan marah terhadap KPU, karena indikasi kecurangan itu ada yang dilakukan secara masif," kata Masinton.

Dia menyatakan, jika terbukti terjadi kecurangan, ke depan dipastikan mengancam pilar demokrasi yang sedang dibangun masyarakat. "Kita pengen demokrasi tidak seperti zaman Orde Baru, KPU jangan melakukan rekayasa pemenang yang jadinya kita dan rakyat tidak mempercayainya," katanya mengimbau.