REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Politisi senior Partai Golkar Luhut B Pandjaitan mempertanyakan langkah Golkar mendeklarasikan koalisi permanen dengan partai-partai pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (koalisi Merah Putih).

Dia menilai, koalisi permanen berpotensi mengguncang internal Golkar apabila Joko Widodo-Jusuf Kalla ditetapkan sebagai pemenang pemilu presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli 2014. "Saya melihat di tubuh Golkar akan terjadi goncangan," kata Luhut di Jakarta, Kamis (17/7).

Luhut menilai, Ketua Umum Aburizal Bakrie (ARB/Ical) tidak memiliki kewenangan menetapkan koalisi permanen. Sebab, tidak ada mandat dari partai untuk Ical mengambil langkah tersebut.

Deklarasi koalisi permanen dinilai terlalu terburu-buru. Sebab, menurut Luhut, dalam sistem presidensial tidak dikenal istilah koalisi permanen. Dan lagi, imbuhnya, anggota DPR periode 2014-2019 belum dilantik. "Ini pekerjaan yang tidak baik. Sesuatu untuk kepentingan yang besar dibuat keputusan secara tergopoh-gopoh," katanya.

Luhut menduga dalam waktu dekat akan terjadi perubahan besar di internal Golkar terkait kepemimpinan partai. Dia berharap Ketua Umum Golkar mendatang tidak sekadar pintar atau punya harta, tapi harus mampu memberikan teladan bagaimana berorganisasi dengan bagus.
"Terus terang kita miskin tauladan saat ini," ujarnya.

Pada bagian lain, anggota tim sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla ini menyatakan setuju dengan istilah Jokowi tentang Revolusi Mental. "Bagaimana kita memiliki hati untuk melaksanakan satu tugas sehingga generasi yang akan datang bisa melihat teladan dari generasi pendahulunya," katanya.

Pada Senin (14/7) sore, partai politik pengusung Prabowo-Hatta yang tergabung dalam koalisi Merah Putih mendeklarasikan koalisi permanen untuk parlemen yang akan datang. Partai-partai yang tergabung dalam koalisi Merah Putih di antaranya Gerindra, Golkar, PKS, PPP, PAN, dan PBB (bukan partai parlemen). Sementara Demokrat yang juga ikut mendukung Prabowo-Hatta tidak hadir dalam deklarasi koalisi permanen.