REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekitar seribu orang yang mengatasnamakan Koalisi Pilpres Bersih melakukan aksi demonstrasi di depan kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (18/7). Mereka menuntut agar KPU tidak ikut dalam arahan lembaga survei.

"KPU jangan mau mengikuti kemauan lembaga survei yang sudah dibayar untuk memenangkan Jokowi-JK," ujar humas Koalisi Pilpres Bersih, Suharti Hang.

Ia curiga kalau ada yang mencoba memaksa rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU agar sama dengan hitungan quick count versi lembaga survei yang memenangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Ia melihat hal itu sebagai rencana yang tersusun sistematis. 

"Mereka buat quick count, setelah itu deklarasi kemenangan. Selanjutnya melalui Burhanuddin Muhtadi meneror KPU hasil penghitungan KPU sama dengan yang dihitungnya. Ini merupakan teror bagi demokrasi," ujarnya.

Ia juga menuding kalau ada komisioner KPU yang sudah tidak netral dan berpihak pada Jokowi-JK. "Kami juga mendesak KPU agar memecat Hadar Gumay agar KPU bersih dari orang yang memiliki kepentingan pribadi," ungkapnya.

Koalisi Pilpres Bersih menambahkan, di lapangan masih terjadi berbagai kecurangan. Misalnya di Papua dan DKI Jakarta. 

"Di Papua misalnya, pasangan Prabowo-Hatta tidak peroleh satu suara pun. Di Jakarta, banyak pemilih gelap yang menggelembungkan suara Jokowi-JK," papar dia.