REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua PBNU, Slamet Effendy Yusuf menyatakan penghargaan kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. 

"PBNU menilai kedua capres-cawapres telah secara terbuka meminta para pendukungnya untuk tidak mengerahkan massa ke KPU pada Selasa (22/7)," tutur Slamet, Jumat (18/7) malam. 

Menurut Slamet, pernyataan itu membuat seluruh proses perhitungan hasil pilpres 9 Juli lalu diserahkan sepenuhnya kepada KPU. 

"Tentu dengan disaksikan oleh saksi yang mewakili dua pasangan capres-cawapres, Bawaslu dan berbagai stakeholders lainnya," ungkap Salamet.

Dengan cara itu, PBNU berharap KPU dapat melaksanakan tugasnya dengan tenang. Tanpa gangguan dan tekanan massa yang terkadang sulit dikendalikan. 

PBNU pun berharap KPU dapat menjalankaan tugas dan fungsinya secara lugas, profesional, jujur, dan tidak memihak. "Kita semua berharap KPU tidak terpengaruh oleh tekanan apa pun dalam mengambil keputusan dan hanya mempertimbangkan hitungan nyata (real count)," tegas Slamet. 

Perhitungan nyata itu tentu berdasarkan perhitungan berjenjang yang telah dilakukan dari TPS hingga KPU. 

KPU juga tidak boleh terpengaruh oleh opini yang dibangun untuk memberi tekanan psikologis terhadap keputusan yang akan diambil.

Menurutnya, keputusan KPU yang jujur, apa adanya dan tidak memihak akan memiliki makna besar bagi pendewasaan demokrasi di Indonesia.

"Insya Allah, keputusan itu akan diterima oleh rakyat Indonesia, khususnya kedua pasangan capres-cawapres," unkgap Slamet.