REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meminta KPU menunda rekapitulasi suara nasional pada 22 Juli 2014. 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, tim investigasi yang disebar di berbagai daerah telah menemukan adanya berbagai macam kecurangan dalam proses pemungutan suara.

"KPU harus melanjutkan rekomendasi dari Panwaslu Surabaya untuk melakukan pemungutan suara ulang," katanya di rumah polonia Jakarta, Sabtu (19/7).

Menurutnya, pemungutan suara ulang (PSU) harus dilakukan. Karena di beberapa daerah sudah terbukti banyak terjadi kecurangan secara sistematis, terstruktur dan masif 

"Kecurangan itu terjadi di bebeberapa provinsi di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Sulawasi Selatan, Sumatra Selatan dan Lampung," ujarnya.

Di DKI Jakarta, katanya, ada sekitar lima ribu TPS yang terindikasi kecurangan secara terstruktur dan masif. Karenanya, harus dilakukan pemungutan secara ulang.

"Belum lagi di daerah lain yang ditemukan kecurangan yang sama," katanya.

Bentuk kecurangan yang ditemukan antara lain, banyak pemilih yang bukan warga setempat memilih tanpa menggunakan formulir A5. Kemudian, banyak pejabat daerah yang mengkondisikan untuk memilih pasangan Jokowi-JK dan politik uang.

"Ada upaya pejabat daerah melakukan mobilisasi untuk memlih Jokowi-JK. Ttu terjadi hampir di semua  kabupaten juga. Ada pernyataan masyarakat yang menerima politik uang," katanya.