REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli dianggap bukan menjadi hasil akhir pilpres. Karena, bisa saja pihak yang kalah akan membawa masalah itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin mengatakan, sistem pemilu di Indonesia memiliki koreksi dengan dua mekanisme. Yakni mekanisme keberatan dan perselisihan. 

Mekanisme keberatan mengoreksi pada tahap rekapitulasi di tiap jenjang yang saat ini sudah sampai rekapitulasi penghitungan di provinsi. Setelah KPU memutuskan, masih ada mekanisme perselisihan di MK. 

Masyarakat dinilai belum banyak yang tahu sehingga menilai seolah-olah 22 Juli merupakan hasil akhir. Sehingga kalau keputusan MK mengubah hasil KPU masyarakat mengklaim ada kecurangan. 

"Hasil KPU adalah rekapitulasi akhir dan penetapan siapa yang terpilih. Sikapi secara wajar dan biasa-biasa saja 22 Juli. Tunggu 22 Juli itu untuk mengukur akurasi hasil hitung cepat," katanya saat dihubungi Republika, Sabtu (19/7).

Menurut Said, keputusan MK bisa menghasilkan empat hal. Pertama, meminta penundaan keputusan KPU dengan meminta pemungutan suara ulang. Kedua, meminta penundaan keputusan KPU dengan meminta pengitungan ulang. 

Ketiga, MK mengoreksi dan menilai angka yang benar berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan di persidangan. Dalam beberapa kasus pilkada atau pileg, MK lazim melakukan hal tersebut. 

"Keempat, MK menguatkan keputusan KPU, yang menang di KPU itu yang jadi presiden. Jadi disikapi biasa saja tanggal 22 Juli," kata Said.