REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengerahan massa pendukung capres pada 22 Juli 2014 di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap tak perlu dilakukan. 

Wasekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Girindra Sandino mengatakan, capres yang akan mengerahkan massanya ke KPU harus berpikir kembali.

Ia mengakui kalau pengerahan massa merupakan kebebasan berekspresi. Namun mengingat situasi politik yang semakin panas, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 

Karenanya, KIPP Indonesia justru mengapresiasi capres yang mengajak pendukungnya untuk tidak turun ke jalan pada 22 juli 2014

"Pengerahan massa dipandang publik bukan malah menjaga KPU, namun sebaliknya menekan KPU, seakan-akan panik," kata Girindra melalui siaran pers yang diterima Republika, Sabtu (19/7).

Menurutnya, biarkan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerja sesuai tugas dan wewenangnya tanpa tekanan dari mana pun. KIPP Indonesia juga akan mengawal rekap tingkat nasional di KPU dengan tetap mengedepankan independensi.

Ia meminta aparat keamanan, khususnya Polri, untuk selalu siap dan netral. Serta mengedepankan dialog jika ada indikasi yang mengarah pada hal yang tidak diinginkan di 22 Juli nanti.

"Kami mengimbau kepada masyarakat umum dan segenap kekuatan demokratik. Siapa pun yang terpilih nanti, tetap santai, tenang, dan damai. Serta sedapat mungkin melakukan pencegahan dini dan mengantisipasi jika ada tindakan kontrademokrasi," imbuhnya.