REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden Indonesia, Prabowo Subianto meminta pemilu ulang lantaran banyak kecurangan terjadi. Pengamat politik Universitas Padjajaran (Unpad), Muradi meminta Prabowo untuk bisa membuktikan tuduhannya.

"Pemimpin itu merefleksikan harapan publik yang sederhana, tak perlu manuver kemudian menyalahkan orang lain, fakta di lapangan tak seperti dibayangkan," kata Muradi kepada Republika Online, kemarin.

Menurut dia, Prabowo sebaiknya konsisten dengan ucapannya yang menyerahkan hasil Pilpres 9 Juli, kepada KPU. Adapun, KPU akan menetapkan rekapitulasi suara untuk menentukan presiden terpilih pada 22 Juli.

"Pemimpin itu harus sama apa yang diucapkan dan tindakannya," ujar Muradi. Dia juga mengimbau agar ketua dewan pembina Partai Gerindra itu tidak mengerahkan massa. Digelarnya apel siaga yang diikuti ribuan simpatisan dan pendukung Prabowo bisa menjadi preseden buruk.

Muradi menilai, Prabowo mesti bisa mengendalikan pendukungnya agar bisa disebut sebagai pemimpin sejati. Karena itu, ia menyarankan, baik Prabowo maupun Jokowi agar bisa menerima pengumuman KPU dengan lapang dada. "Kalah ya kalah. Jangan membantah pernyataan yang dibuat sendiri."