REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menganggap, ada indikasi pilpres di DKI Jakarta bermasalah. Antara lain karena Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan rekomendasi untuk mencoblos ulang di 5.802 dari 12.408 jumlah TPS di Jakarta.

Artinya, 47 persen TPS di DKI Jakarta bermasalah. "Angka 47 persen itu bukan main-main, ada kecurangan serius di situ. KPU jangan tutup mata dengan kecurangan tersebut," ujar penasehat Prabowo-Hatta, Letjen TNI Purn Suryo Prabowo di Jakarta, Ahad (20/7).

Ia menjelaskan, besarnya jumlah kecurangan dalam pilpres itu menunjukkan ada pihak yang benar-benar menempuh segala cara untuk menang.

"Kami punya bukti ada mobilisasi orang untuk mencoblos Jokowi-JK di TPS yang sudah ditentukan. Saat pencoblosan ada warga yang heran banyak orang tidak dikenal mencoblos di TPS mereka. Kalau di Jakarta yang dekat pusat saja kecurangannya sebesar itu, bagaimana di daerah lain," ujarnya.

Menurut Suryo, KPU bukan petugas administrasi pilpres yang hanya menghitung suara pemilih. Melainkan lembaga yang paling bertanggungjawab terhadap kualitas demokrasi. 

"KPU ini seperti punggawanya demokrasi. Baik buruknya pilpres sebagai perwujudan demokrasi ditentukan oleh KPU," ujarnya.

Karenanya, ia meminta KPU untuk menggelar pencoblosan ulang di sejumlah TPS. "Mari bersama-sama kita pantau. Kita tegakkan demokrasi yang jujur dari diri sendiri," ungkap dia.

Ia pun menegaskan, kubu Prabowo-Hatta siap menang dengan kejujuran dan siap kalah dengan penuh kehormatan. "Pak Prabowo berkali-kali menegaskan pada relawan agar jujur dan tidak curang dalam pilpres. Hasil akhirya serahkan pada rakyat. Tapi kalau kami dicurangi begini, ya, tentu kami tidak dapat menerima," tutur dia.