REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Dosen Politik FISIP-Unair, Haryadi berpendapat sikap sebagian Tim Sukses Prabowo-Hatta yang ngotot ingin menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas penetapan  hasil pemilihan presiden sudah berada di luar nalar keilmuwan dan di luar akal sehat politik. 

Pasalnya, kata Haryadi,  dari sudut rasional keilmuwan, dengan selisih sekitar 8 juta atau 6 persen suara maka dengan prinsip sengketa hasil di MK, seandai pun dengan menutup mata MK memutuskan semua suara pemilih yang mencoblos tanpa surat keterangan model A5 diberikan kepada Prabowo-Hatta, tetap tak akan mampu melampaui selisih suara yang didapat pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). 

Selain itu, kata Haryadi, protes dan rancangan gugatan Tim Prabowo-Hatta lebih banyak tak berdasar fakta, melainkan berdasar prasangka semata. "Sehingga, gugatan semacam ini hampir pasti akan mentah. Kecuali jika MK ikut bermain," kata Haryadi dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (22/7).

Dari sudut politik, Haryadi menambahkan, menggugat dengan dasar tak jelas justru bisa menjadi bumerang politik. Sebab, lanjut dia, citra  simbolik Koalisi Merah Putih akan menjadi sangat buruk. Hal Ini, kata dia, jelas tak menguntungkan untuk investasi politik masa depan masing-masing partai anggota Koalisi Merah Putih. "Last but not least, menggugat penetapan hasil pilpres dalam konstelasi seperti sekarang sama artinya dengan menghina antusiasme dan pilihan politik rakyat Indonesia," ujarmya.