REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Rektor Indonesia (FRI) berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara sesuai jadwal pada 22 Juli 2014. FRI berharap kedua pasangan capres-cawapres mendukung upaya KPU memenuhi target penghitungan tersebut.

Ketua FRI, Ravik Karsidi mengatakan, penundaan pengumuman pilpres dikhawatirkan bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kinerja KPU. 

"Penundaan pengumuman pilpres akan menimbulkan gejolak di masyarakat, khususnya tingkat grass root. KPU saat ini sedang menjalankan perintah undang-undang untuk memastikan proses tahapan pilpres berjalan lancar," kata Ravik dalam keterangan resminya.

Rektor Universitas Sebelas Maret Solo tersebut mengatakan jika hasil rekapitulasi ditemukan ada masalah di tingkat bawah, Mahkamah Konstitusi (MK) bisa menjadi tempat pengaduan. Yang penting KPU harus yakin benar atas penghitungan tersebut.

Ia menjelaskan, proses penghitungan rekapitulasi suara nasional yang tengah berjalan saat ini jangan sampai dinodai hal yang bisa mendelegitimasi KPU.

"Saatnya untuk memberikan kepercayaan kepada KPU. Seperti kita ketahui KPU telah bekerja keras dan transparan. Kalau saat kritis seperti ini kita mempermasalahkan KPU, kepada siapa kita percaya untuk menegakkan demokrasi elektoral kita?" ujarnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Pertimbangan FRI, Pratikno mengatakan, kalau ada pasangan capres yang mempermasalahkan hasil pilpres di tingkat lebih bawah diajukan saja ke MK.

Publik hanya tahu pengumuman pilpres 22 Juli 2014. "Kalau ditunda bisa mencederai kepercayaan publik terhadap penyelenggara mau pun peserta pilpres," kata Rektor UGM itu.

Usai pengumuman pilpres, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan akan ada gugatan ke MK. Meski demikian, kedua kubu diharapkan mengikuti proses yang tengah berlangsung dan taat hukum. 

"Saya yakin sepenuhnya rakyat Indonesia mendukung kinerja KPU untuk segera mengumumkan hasil pilpres sesuai rencana," ujarnya.