REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perjuangan kubu Prabowo-Hatta memasuki babak ke dua. Di fase ini mereka akan berjuang untuk menuntut keadilan dan kejujuran dari seluruh proses pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) 2014.

Nama Tim Pemenangan Nasional pun diubah. Kini nama itu bermetamorfosa menjadi Tim Perjuangan Merah Putih untuk Kebenaran dan Keadilan. Tim diketuai oleh Letjen (Purn) Yunus Yosfiah dan yang menjadi wakilnya adalah mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso dan mantan kepala staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) George Toisutta.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya mengatakan, kekuatan baru ini akan fokus mencari keadilan yang bermuara pada desakan dari kubu Prabowo-Hatta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Desakan itu agar KPU melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa tempat yang terindikasi terjadi kecurangan secara masif dan terencana.

"Semangat perjuangan sudah berubah dari merebut suara menuju bagian ke dua untuk mencari keadilan," kata politikus Partai Golkar itu di Rumah Polonia, Selasa (22/7) malam.

Menurut Tantowi, tuntutan untuk dilaksanakannya PSU bukan semata karena kubunya ingin memenangkan pilpres. Tetapi, tim Prabowo-Hatta menghendaki terjadinya proses yang jujur, adil, transparan dan independen dalam proses pelaksanaan pilpres.

"Jadi yang kami minta untuk PSU itu bisa jadi Jokowi-JK menang. Bagi kami tidak masalah yang penting proses berjalan jujur dan adil," katanya.

Tantowi mengatakan, tim Prabowo-Hatta menemukan berbagai indikasi kecurangan. Hal itu terlihat dari data yang dikumpulkan oleh timnya, dan itu sangat kuat. Bahkan, dia siap jika data itu harus diadu dengan data KPU. "Data kita lebih lengkap, lebih sahih daripada mereka (KPU)," katanya.

Wasekjen Partai Golkar itu mengatakan, tim Prabowo-Hatta menyiapkan 685 ribu saksi untuk mengawal 479 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Maka, dia sangat yakin data yang dimiliki timnya pasti kuat.