REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Aliansi Penyelamat Pemilu (APP) mendatangi gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (23/7). Mereka tak terima dengan penetapan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, karena pelaksanaan Pilpres 2014, dinilai penuh kecurangan.

"KPU tidak meletakan pemilu secara tepat dan adil. Buat apa lembaga ini kita bentuk kalau hanya menghambur-hamburkan uang rakyat," kata Timkamnas Prabowo-Hatta, Andre Rosiade di Jakarta.

Dia menyatakan, pelaksanaan pemilu, sudah dicemari dengan pelanggaran-pelanggaran yang masif dan sistemik, "Pilpres penuh dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara sistemik."

Massa APP datang dengan membawa tujuh tuntutan. Mereka meminta KPU mendiskualifikasi pencapresan Joko Widodo karena tidak jujur dalam Laporan Harta Kekayaan Pennyelenggara Negara (LHKPN). "Kami juga meminta KPU dan Bawaslu tidak takut intimidasi dan intervensi aparat hukum tertentu," lanjutnya.

Tuntutan lainnya adalah meminta dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa KPU lantaran tidak netral, dan meminta KPU melaksanakan rekomendasi Bawaslu, yang meminta dilakukan pemilihan ulang di 5.800 TPS.

APP juga menyerukan kepada seluruh peserta pemilu, tim sukses, dan simpatisan untuk tidak memperkeruh suasana dengan berbagai manuver politik dan bersama-sama menjaga keutuhan bangsa. "Ini demi kebaikan bangsa," ujar Andre.