REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) didemo ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Penyelamat Pemilu (APP) menolak pelaksanaan Pilpres 2014 dinilai penuh kecurangan.

"KPU tidak meletakan pemilu secara tepat dan adil. Buat apa lembaga ini kita bentuk kalau hanya menghambur-hamburkan uang rakyat," kata Timkamnas Prabowo-Hatta Andre Rosiade di Jakarta, Rabu (23/7).

Pelaksanaan Pilpres 2014, menurut Andre, sudah dicemari dengan pelanggaran-pelanggaran yang masif dan sistemik, "Pilpres penuh dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara sistemik," tegasnya.

APP membawa tujuh tuntutan. Meminta KPU mendiskualifikasi pencapresan Joko Widodo karena tidak jujur dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Kami juga meminta KPU dan Bawaslu tidak takut intimidasi dan intervensi aparat hukum tertentu," ujar Andre.

Tuntutan lainnya adalah meminta dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa KPU karena tidak netral dan meminta KPU melaksanakan rekomendasi yang diterbitkan Bawaslu.

APP juga menyerukan kepada seluruh peserta pemilu, tim sukses, dan simpatisan untuk tidak memperkeruh suasana dengan berbagai manuver politik dan bersama-sama menjaga keutuhan bangsa.